JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (08/10/2026) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan serius terkait ketidakhadiran Nusron Wahid dalam agenda pemanggilan yang telah dijadwalkan oleh penyidik. Ketua KPK menyoroti pentingnya kedisiplinan bagi setiap pejabat publik dalam memenuhi kewajiban hukum sebagai bentuk integritas terhadap negara. Hal ini merespons alasan ketidakhadiran yang dinilai mencerminkan kurangnya kemampuan dalam mengatur skala prioritas waktu di tengah tugas kedinasan.
Pimpinan lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa setiap individu yang dipanggil sebagai saksi maupun pihak terkait memiliki tanggung jawab moral untuk kooperatif. Ketidakhadiran tanpa koordinasi yang tepat dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan. KPK mengingatkan bahwa manajemen waktu yang efektif bagi seorang pejabat seharusnya tidak menjadi kendala dalam memenuhi panggilan resmi kenegaraan.
Meskipun terdapat berbagai agenda kerja yang padat, KPK tetap mengharapkan adanya profesionalisme dari semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Penegakan hukum memerlukan transparansi dan kepatuhan mutlak agar setiap kasus dapat diselesaikan secara objektif. Pihak KPK berencana melakukan penjadwalan ulang dan meminta agar yang bersangkutan mengalokasikan waktu secara khusus demi kelancaran proses pemeriksaan.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap siapa pun di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi. KPK berharap ke depannya komunikasi antara pihak terperiksa dan penyidik dapat berjalan lebih baik untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. Laporan ini disusun kembali dan ditulis ulang oleh GlobalSiar.
