Trump dan Para Pemimpin AI Capai Kesepakatan Strategis Terkait Infrastruktur Energi Penyebab Utama Praktik Korupsi HGB dan HGU di Indonesia Terungkap Mashudi Resmi Mundur dari Jabatan Dirjen Pas Buntut Kasus Lapas Cibinong Bahlil Lahadalia Ungkap Alasan Strategis Prabowo Bentuk Kementerian Koordinator Hilirisasi Listyo Sigit Tetap Sandang Status Polisi Aktif hingga 2027 Usai Dicopot dari Kapolri Prabowo Resmi Lantik Bahlil Lahadalia Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi

Headline

Menhaj Sambangi Presiden Prabowo Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji 2027

badge-check


					(KOMPAS.com/Rahel) Perbesar

(KOMPAS.com/Rahel)

JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (28/09/2026) – Menteri Haji melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan guna berkonsultasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Pertemuan strategis tersebut secara khusus membahas mengenai rencana penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim keberangkatan tahun 2027 yang diprediksi akan mengalami kenaikan.

Kenaikan biaya ini dipicu oleh berbagai faktor eksternal yang signifikan, mulai dari inflasi global hingga adanya penyesuaian tarif layanan akomodasi, katering, dan transportasi di Arab Saudi. Pihak kementerian merasa perlu mendapatkan arahan kebijakan langsung dari kepala negara agar skema pembiayaan yang disusun tetap realistis namun tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat Indonesia yang telah lama menanti antrean keberangkatan.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian untuk melakukan audit mendalam terhadap setiap pos pengeluaran guna mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Presiden menekankan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi penuh, memastikan bahwa setiap kenaikan yang diusulkan benar-benar didasari oleh kebutuhan operasional yang mendesak dan tidak dapat dihindari.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi dengan otoritas keuangan haji guna merumuskan skema pembiayaan yang lebih stabil dan berkeadilan bagi seluruh calon jamaah. Langkah antisipatif ini diambil agar masyarakat memiliki persiapan finansial yang cukup sebelum regulasi resmi diterbitkan, sebagaimana laporan ini dihimpun kembali dan ditulis ulang oleh GlobalSiar.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Trump dan Para Pemimpin AI Capai Kesepakatan Strategis Terkait Infrastruktur Energi

1 Oktober 2026 - 23:06 WIB

Penyebab Utama Praktik Korupsi HGB dan HGU di Indonesia Terungkap

1 Oktober 2026 - 23:03 WIB

Mashudi Resmi Mundur dari Jabatan Dirjen Pas Buntut Kasus Lapas Cibinong

1 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Bahlil Lahadalia Ungkap Alasan Strategis Prabowo Bentuk Kementerian Koordinator Hilirisasi

1 Oktober 2026 - 20:03 WIB

Listyo Sigit Tetap Sandang Status Polisi Aktif hingga 2027 Usai Dicopot dari Kapolri

1 Oktober 2026 - 20:00 WIB

Trending di Headline