JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (15 OKTOBER 2026) – Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menjadi sorotan publik. Meskipun berbagai langkah pembenahan struktural telah diupayakan, sejumlah pengamat menilai bahwa perubahan pada aspek kultur organisasi masih berjalan di tempat. Fokus utama kritik tertuju pada bagaimana institusi kepolisian mampu mentransformasi mentalitas personelnya agar lebih mengedepankan pelayanan yang humanis dan profesional di tengah masyarakat.
Beberapa persoalan klasik seperti fenomena penanganan kasus yang baru berjalan setelah viral di media sosial, atau dikenal dengan istilah ‘No Viral, No Justice’, dianggap masih membayangi kinerja kepolisian. Masyarakat sipil menekankan bahwa reformasi sejati tidak hanya terletak pada modernisasi peralatan atau regulasi internal, tetapi pada perubahan sikap anggota di lapangan dalam menghadapi laporan warga. Pentingnya penegakan hukum yang imparsial dan tanpa tekanan publik menjadi poin krusial yang harus segera dibenahi dalam sisa masa jabatan pemerintahan saat ini.
Selain aspek budaya kerja, isu akuntabilitas dan pengawasan internal juga menjadi catatan penting dalam evaluasi dua tahun terakhir. Penanganan terhadap oknum anggota yang melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang seringkali dianggap belum memenuhi rasa keadilan publik secara maksimal. Transparansi dalam proses sidang etik serta sanksi yang tegas menjadi harapan besar agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bhayangkara dapat pulih sepenuhnya dan terjaga dengan stabil.
Ke depannya, pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih pada sinkronisasi kebijakan reformasi dari tingkat pusat hingga ke unit terkecil di daerah. Tantangan keamanan yang dinamis dan perkembangan teknologi menuntut Polri untuk terus beradaptasi tanpa menanggalkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan preemtif maupun preventif. Laporan komprehensif mengenai dinamika reformasi kepolisian ini disusun kembali oleh GlobalSiar sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan di sektor hukum dan keamanan.
