GlobalSiar.com – Kabar tidak sedap datang dari Bangkalan, Madura. Seorang pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuding Dinas Kesehatan setempat memungut biaya Rp 2 juta. Pihak dapur meminta uang tersebut untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Tudingan pungli pun langsung merebak di masyarakat.
Dinkes Bangkalan: Bukan Pungli, Ini Tarif Resmi
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinkes Bangkalan, dr Farhat Suryaningrat, angkat bicara. Ia membantah keras tudingan tersebut. Menurutnya, biaya Rp 2 juta bukanlah pungli. Sebaliknya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya menetapkan tarif tersebut sebagai biaya resmi.
Farhat merinci komponen biaya tersebut. Pemeriksaan kualitas air dan makanan dikenakan biaya Rp 1.090.000. Kemudian, pemeriksaan keamanan makanan sebesar Rp 690.000. Kedua item ini menjadi syarat mutlak bagi penerbitan SLHS.
Dinkes Hanya Memfasilitasi, Bukan Memungut
Farhat menjelaskan peran Dinkes Bangkalan. Pihaknya hanya membantu memfasilitasi dan menjembatani proses pengurusan. Setiap dapur yang mengajukan SLHS membayar biaya sesuai kwitansi resmi dari BBLK Surabaya. Farhat menegaskan bahwa Dinkes tidak mengambil keuntungan sepeser pun.
Namun, isu pungli ini membuat Dinkes mengambil langkah tegas. Mereka memutuskan untuk tidak lagi memfasilitasi proses pengurusan. Sebagai gantinya, Farhat mempersilakan setiap pengelola dapur mengurus sendiri langsung ke BBLK Surabaya.
“Untuk menghindari isu tersebut, silakan mengurus secara mandiri saja ke BBLK Surabaya,” tegas Farhat, Rabu (3/6/2026).
Mitra SPPG Buka Suara: Biaya Sesuai dan Kami Terbantu
Di sisi lain, salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Subaidi, ikut mengonfirmasi pernyataan tersebut. Selama ini ia mengurus SLHS melalui Dinkes Bangkalan. Ia membayar biaya sesuai dengan tarif laboratorium BBLK Surabaya.
Subaidi justru merasa terbantu dengan fasilitasi dari Dinkes. Ia berharap ke depan Dinkes lebih transparan merinci setiap item biaya. Dengan begitu, ia yakin tudingan seperti ini tidak akan muncul lagi.
Data SPPG di Bangkalan: 128 Beroperasi, 92 Sudah Kantongi SLHS
Hingga saat ini, Kabupaten Bangkalan memiliki 212 dapur SPPG. Dari jumlah tersebut, 128 dapur sudah beroperasi aktif. Namun, pihak terkait masih membekukan atau menutup sementara 21 dapur lainnya.
Selanjutnya, dari total dapur yang ada, 92 dapur telah memiliki SLHS. Sementara itu, 26 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan sertifikat. Angka ini menunjukkan bahwa Dinkes dan para mitra masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Pelajaran Penting: Transparansi Kunci Hindari Tudingan
Kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak. Transparansi biaya sejak awal dapat mencegah tuduhan pungli. Akibatnya, Dinkes Bangkalan kini memilih mundur sebagai fasilitator. Karena itu, para pengelola dapur harus repot mengurus sendiri ke Surabaya. Publik berharap kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.
