JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (08/10/2026) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan klarifikasi mendalam terkait isu besaran sumbangan untuk Palang Merah Indonesia (PMI) yang disebut mencapai puluhan juta rupiah di tingkat kewilayahan. Pramono menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana kemanusiaan tersebut harus didasarkan pada prinsip kesukarelaan mutlak, di mana warga memiliki kebebasan penuh untuk berkontribusi atau tidak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Menanggapi kabar mengenai target sumbangan yang menyentuh angka Rp75 juta di beberapa wilayah, Pramono menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan target kolektif organisasi dan bukan beban wajib bagi individu warga. Ia memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dana melalui perangkat RT atau RW tidak boleh bersifat memaksa, melainkan sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin menyalurkan solidaritas sosial mereka guna mendukung operasional kemanusiaan PMI di Jakarta.
Mantan Sekretaris Kabinet ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana sosial yang dikumpulkan dari publik. Menurutnya, PMI memiliki peran krusial dalam penanganan bencana dan ketersediaan stok darah, sehingga kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui sistem pelaporan yang jelas. Pramono berjanji akan mengawasi agar ke depannya gerakan sosial seperti ini tetap pada koridor kemanusiaan yang edukatif dan tidak membebani ekonomi warga.
Langkah klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi dan keberatan yang sempat muncul di tengah masyarakat mengenai besaran nilai iuran yang dianggap terlalu tinggi. Dengan mengedepankan komunikasi yang transparan, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial dapat terus terjaga demi kesejahteraan seluruh warga Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada warga yang merasa terbebani secara finansial oleh program-program yang bersifat sosial. Ia menekankan bahwa esensi dari gotong royong di Jakarta adalah rasa keikhlasan untuk membantu sesama, bukan atas dasar target angka yang dipatok secara kaku di lapangan oleh para pelaksana teknis di tingkat bawah.Laporan ini disusun kembali oleh GlobalSiar.
