Bebas Penjara, Indra Kenz Mengaku Kini Tak Punya Rumah Lagi Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Terkait Kasus Kematian Sutrimo Aksi Perampokan di Karawang: Uang Rp 1,3 Miliar Milik WNA Raib Dibawa Kabur Komplotan BNPB Ungkap Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Menurun Drastis, Tersisa 96 Hektar Aparat Bubarkan Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Kampus USTJ Jayapura Aktivitas Tambang Ilegal di Sangihe Diduga Keruk Emas Senilai Rp 200 Miliar

Headline

Polemik Sistem Desil Jakarta: Warga Miskin Terancam Kehilangan Bantuan Sosial

badge-check


					(KOMPAS.com/Muhammad Wildan Alghofari) Perbesar

(KOMPAS.com/Muhammad Wildan Alghofari)

JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (26 SEPTEMBER 2026) – Implementasi sistem pemeringkatan kesejahteraan yang dikenal dengan sebutan “desil” dalam penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta menuai keluhan luas dari masyarakat menengah ke bawah. Banyak warga mengeluhkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem pemerintah dengan realitas ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari, yang mengakibatkan terhambatnya akses terhadap program bantuan pemerintah.

Ketidakakuratan klasifikasi desil ini seringkali dipicu oleh faktor administratif, seperti pencatatan aset kendaraan bermotor yang menggunakan nama warga tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini menyebabkan profil ekonomi individu tersebut tampak lebih mapan di atas kertas, sehingga secara otomatis mereka masuk ke dalam kategori desil tinggi yang tidak berhak menerima bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau bantuan sosial lainnya.

Selain permasalahan aset kendaraan, kriteria fisik bangunan tempat tinggal juga menjadi kendala signifikan dalam proses verifikasi lapangan. Warga yang mendiami rumah permanen peninggalan keluarga namun tidak memiliki pendapatan tetap sering kali dikategorikan sebagai kelompok mampu, meskipun secara finansial mereka sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera melakukan peninjauan ulang dan verifikasi faktual yang lebih mendalam untuk memastikan skema perlindungan sosial tepat sasaran. Akurasi data menjadi kunci utama agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak tereliminasi oleh sistem klasifikasi yang kaku, sebagaimana laporan ini disusun kembali oleh GlobalSiar.

Keresahan warga mencerminkan perlunya mekanisme sanggah yang lebih responsif dan integrasi data yang lebih presisi antara pajak kendaraan dengan basis data kesejahteraan sosial. Tanpa perbaikan sistemik, kesenjangan antara potret data dan kondisi nyata di lapangan akan terus membebani rakyat kecil yang menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah untuk kelangsungan hidup mereka, tulis GlobalSiar.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bebas Penjara, Indra Kenz Mengaku Kini Tak Punya Rumah Lagi

30 September 2026 - 23:06 WIB

Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Terkait Kasus Kematian Sutrimo

30 September 2026 - 23:03 WIB

Aksi Perampokan di Karawang: Uang Rp 1,3 Miliar Milik WNA Raib Dibawa Kabur Komplotan

30 September 2026 - 23:00 WIB

BNPB Ungkap Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Menurun Drastis, Tersisa 96 Hektar

30 September 2026 - 20:03 WIB

Aparat Bubarkan Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Kampus USTJ Jayapura

30 September 2026 - 20:00 WIB

Trending di Headline