JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (27/10/2026) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menegaskan bahwa wacana untuk menggratiskan tiket masuk kawasan wisata Ancol bagi seluruh masyarakat belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini masih harus diprioritaskan untuk pembiayaan sektor vital lainnya.
Persoalan ini mencuat dalam rapat koordinasi terkait evaluasi kinerja badan usaha milik daerah yang mengelola kawasan wisata di Jakarta Utara tersebut. Para anggota legislatif menekankan bahwa meskipun aspirasi warga untuk mendapatkan akses rekreasi tanpa biaya sangat besar, beban subsidi yang diperlukan untuk menanggung tiket gratis secara massal diprediksi akan sangat memberatkan kondisi fiskal daerah.
Sejauh ini, kebijakan tiket gratis masuk Ancol baru bisa diterapkan secara terbatas bagi segmen tertentu, seperti para pelajar yang memegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk terus berupaya merumuskan formula harga yang terjangkau tanpa harus mengabaikan aspek keberlanjutan operasional serta pemeliharaan fasilitas di area wisata tersebut.
Pihak DPRD juga menyarankan agar pengelola Ancol lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan non-tiket guna menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dengan profitabilitas perusahaan. Langkah ini dinilai lebih realistis dibandingkan bergantung sepenuhnya pada kucuran subsidi dari kas daerah.
Meskipun keputusan ini mungkin mengecewakan sebagian pihak, transparansi mengenai kondisi anggaran diharapkan dapat memberikan pemahaman objektif kepada warga Jakarta. Fokus pembangunan saat ini tetap diarahkan pada penanggulangan banjir, kemacetan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan di ibu kota. Laporan mengenai dinamika kebijakan akses wisata publik ini disusun kembali oleh GlobalSiar.
