JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (13 OKTOBER 2026) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan penekanan serius agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti pada upaya pemadaman semata. Pemerintah didorong untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam pemulihan ekosistem di wilayah yang terdampak guna memutus rantai bencana tahunan yang merugikan banyak pihak.
Dalam keterangannya, anggota dewan menyoroti bahwa pemulihan kondisi alam, terutama pada lahan gambut dan kawasan hutan lindung, merupakan kunci utama pencegahan api kembali muncul di masa depan. Restorasi hidrologi dan penanaman kembali vegetasi asli dinilai sangat mendesak agar daya dukung lingkungan kembali stabil dan mampu menyimpan cadangan air secara optimal saat musim kemarau tiba.
Selain aspek teknis lingkungan, DPR juga mendorong penguatan regulasi dan pengawasan terhadap konsesi lahan yang rawan terbakar. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai serta peningkatan anggaran untuk program pemulihan lingkungan jangka panjang menjadi poin krusial yang harus segera diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah diharapkan dapat melibatkan masyarakat lokal secara lebih aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui skema pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan agar kesadaran kolektif dalam menjaga hutan tetap terjaga, sehingga potensi kebakaran lahan akibat aktivitas manusia dapat diminimalisir secara signifikan.
Komitmen lintas sektoral diperlukan untuk memastikan bahwa program pemulihan ini berjalan secara konsisten dan tidak hanya bersifat reaktif saat musim api tiba. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat demi mewujudkan visi Indonesia bebas kabut asap dan terjaganya keanekaragaman hayati nasional yang menjadi aset masa depan bangsa.
