JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (01/10/2026) – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah mematangkan rencana besar untuk menghadirkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga rendah sebesar 6 persen per tahun. Kebijakan ini dirancang guna mempermudah akses kepemilikan hunian bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok pekerja yang selama ini berada dalam zona sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah bersubsidi maupun komersial.
Dalam formulasi kebijakan terbaru tersebut, pemerintah berencana menaikkan batas maksimal penghasilan penerima manfaat KPR subsidi secara signifikan. Jika sebelumnya batasan gaji berada di kisaran Rp8 juta hingga Rp10 juta, kini plafon tersebut diusulkan naik menjadi Rp17 juta per bulan. Penyesuaian ini bertujuan untuk merangkul kelompok masyarakat berpenghasilan menengah yang terdampak kenaikan harga properti namun belum mampu menjangkau suku bunga pasar yang fluktuatif.
Langkah strategis ini diprakarsai oleh Satgas Perumahan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi. Fokus program tidak hanya terbatas pada rumah subsidi konvensional, tetapi juga akan mencakup sektor hunian yang lebih luas dengan kriteria harga tertentu agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Implementasi program suku bunga tetap ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi industri properti nasional sekaligus memberikan kepastian finansial bagi para pekerja dalam merencanakan masa depan mereka. Melalui sinkronisasi antara perbankan dan kementerian terkait, pemerintah optimis target penyediaan hunian layak bagi rakyat dapat tercapai secara efektif, sebagaimana laporan ini disusun kembali oleh GlobalSiar.
