BANDUNG, GLOBALSIAR.COM (22/09/2026) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan perhatian serius terhadap beban finansial yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait akumulasi utang yang mencapai angka Rp 3,4 triliun. Dedi menegaskan bahwa manajemen keuangan daerah harus segera dievaluasi guna mencegah terjadinya krisis fiskal yang lebih dalam. Menurutnya, langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan penghematan besar-besaran dan meninjau kembali urgensi dari setiap pengeluaran pemerintah.
Dalam pandangannya, pemerintah provinsi perlu menahan diri untuk tidak meluncurkan proyek-proyek fisik baru yang membutuhkan biaya besar jika hanya akan menambah beban utang daerah. Dedi menyarankan agar fokus pembangunan dialihkan pada perbaikan infrastruktur yang sudah ada dan pelayanan publik dasar yang lebih mendesak bagi warga. Ia berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak seharusnya diukur dari kemegahan bangunan baru, melainkan dari efisiensi penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan utang agar masyarakat mengetahui dengan jelas peruntukan dan rencana pelunasannya. Ia mengusulkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi alternatif untuk mendanai program pemerintah tanpa harus terus bergantung pada pinjaman pihak ketiga. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kemandirian ekonomi Jawa Barat serta memastikan generasi mendatang tidak terbebani oleh kewajiban finansial yang ditinggalkan saat ini.
Menutup pernyataannya, Dedi berharap adanya keberanian dari pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang meskipun harus menunda proyek mercusuar tertentu. Dengan pengelolaan APBD yang sehat, Jawa Barat diharapkan mampu keluar dari jeratan utang dan memiliki ruang gerak fiskal yang lebih luas untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Laporan terkait kebijakan anggaran dan dinamika politik di Jawa Barat ini disusun kembali oleh GlobalSiar.
