JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (2 OKTOBER 2026) – Sejumlah perwakilan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Gedung DPR RI untuk menyampaikan keluhan mendalam terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Para mitra mengungkapkan kekecewaan atas kondisi pembangunan fasilitas dapur yang terhenti di tengah jalan atau mangkrak di berbagai lokasi strategis. Situasi ini dinilai sangat menghambat kesiapan operasional dalam menyalurkan asupan nutrisi bagi masyarakat sasaran yang telah dijanjikan sebelumnya.
Selain persoalan infrastruktur yang belum rampung, para mitra juga menyoroti kebijakan perubahan skema insentif yang diberlakukan secara tiba-tiba. Mereka mengklaim bahwa kesepakatan awal mengenai kompensasi dan dukungan finansial telah mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung merugikan pihak pelaksana di lapangan. Ketidakpastian regulasi ini menimbulkan beban operasional yang kian berat bagi para mitra yang sebelumnya telah berkomitmen penuh mendukung program prioritas nasional tersebut.
Dalam audiensi resmi di parlemen, perwakilan mitra mendesak anggota dewan untuk segera memanggil kementerian dan lembaga terkait guna memberikan klarifikasi menyeluruh. Mereka menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta standarisasi prosedur yang lebih menjamin keberlanjutan usaha mitra lokal. Para pengadu mengkhawatirkan jika hambatan birokrasi dan masalah pendanaan ini tidak segera diselesaikan, target pencapaian gizi nasional yang dicanangkan pemerintah bisa terancam gagal.
Menanggapi aduan tersebut, pihak DPR berjanji akan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau kendala teknis yang merugikan mitra kerja maupun masyarakat luas sebagai penerima manfaat. Laporan berita ini disusun kembali oleh GlobalSiar.
