JAKARTA, GLOBALSIAR.COM (24/10/2026) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan kritik terhadap langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berencana mengajak berbagai fraksi di DPR RI untuk mendiskusikan kembali persoalan ijazah milik Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. PSI menilai inisiatif tersebut tidak memiliki urgensi yang kuat dan hanya akan menghabiskan energi politik di tengah agenda negara yang lebih mendesak.
Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi, menegaskan bahwa keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebenarnya sudah melalui proses verifikasi yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahapan pemilihan presiden. Menurutnya, segala persyaratan administratif telah dinyatakan memenuhi syarat oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut, sehingga perdebatan mengenai hal ini di tingkat legislatif dianggap tidak relevan lagi.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengusulkan agar DPR RI memberikan ruang untuk mengklarifikasi polemik ijazah ini demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepemimpinan nasional. PKS memandang bahwa penjelasan yang komprehensif diperlukan agar tidak ada keraguan di tengah masyarakat mengenai latar belakang pendidikan calon pemimpin negara di masa depan.
Namun, PSI berpendapat bahwa fokus anggota dewan seharusnya diarahkan pada pengawasan kebijakan pemerintah dan penyelesaian regulasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Isu ijazah ini dipandang sebagai narasi lama yang sengaja dihidupkan kembali untuk kepentingan politik tertentu menjelang transisi kepemimpinan nasional. Laporan ini disusun kembali oleh GlobalSiar.
